Senjata Impor Polri, Wiranto: Kalau Ngomong, Pasti Digoreng Lagi

Gatot Wiranto Tito Hari Kesaktian Pancasila detak berita

JAKARTA, Detak Berita – Terkait dengan masuknya senjata impor milik Polri yang diperuntukkan Korps Brigade Mobil (Brimob), Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengaku tidak bisa menyampaikan seluruh proses koordinasi di jajaran Kemenko Polhukam kepada publik, karena publik bukan satu tempat untuk kita jadikan diskursus menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Untuk itu, Menko Polhukam meminta agar diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan Panglima TNI, Kapolri, BIN (Badan Intelijen Negara), Pindad, dan siapapun yang terlibat masalah pengadaan senjata, berkoordinasi menyelesaikan itu, karena itu domain pihaknya. Ia berjanji, nanti hasil…

Read More

Perppu Ormas Terbit, Pemerintah Kuasa Tanpa Batas

Fadli Zon wawancara detak berita

JAKARTA, Detak Berita – Pemerintahan Presiden Jokowi, Rabu (12/7/2017) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanggapi penerbitan Perppu ini sebagai bentuk pemerintah diktator gaya baru. “Pembentukan Perppu Tentang Keormasan secara substantif mengarah pada model kediktatoran gaya baru,” tegas Fadli Zon melaui keterangan pers kepada  awak media, Rabu (12/7/2017). Fadli  menjelaskan, beberapa poin yang dihapus oleh pemerintah seperti pasal 68 UU nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur ketentuan pembubaran Ormas melalui mekanisme lembaga peradilan. Begitu juga Pasal 65, yang mewajibkan pemerintah untuk meminta…

Read More

Pemerintah Bubarkan HTI, Pemerintah Bungkam Kebebasan Berpendapat

Wiranto Umumkan detak berita

JAKARTA, Detak Berita – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyayangkan keputusan pemerintah yang akan membubarkan Hizbut Tahir Indonesia (HTI). Yati Andriyani Koordinator Kontras mengatakan keputusan pemerintah justru memperburuk kebebasan berpendapat. “Sikap ini juga mengesankan tidak adanya jaminan kebebasan fundamental lainnya di Indonesia. Pertimbangan pemerintah tidak matang,” kata Yati, Selasa (9/5/2017). Dikatakan, negara harusnya justru menjamin bahwa monopoli ideologi itu adil dan terukur, tidak melawan hukum dan tidak semena-mana. “Apalagi sampai melanggar HAM. Karena Indonesia merupakan negara yang masuk dalam konvensi internasional hak-hak sipil, politik, yang tunduk dan…

Read More