UU KPK Anyar Lumaku Dina iki, Ekonom Rame-rame Nyurati Jokowi

jodicore100118-1

JAKARTA, Detak Berita – Para ekonom melu rembugan bab polemik Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi utawa UU KPK. Revisi iku dianggep luwih elek tinimbang UU KPK sadurung-e, merga bisa ngilangke dayane KPK lan ngancem daya guna panyegahan korupsi. “Amanah konstitusi kaya ana sajroning Pembukaan UUD 1945 alinea papat, ora bisa kagayuh yen korupsi menyang endi-endi ing Indonesia. Madegke KPK yaiku amanah reformasi sisan uga amanah Konstitusi. Revisi UU KPK luwih elek tinimbang UU KPK 2002 merga RUU KPK ngilangke daya fungsi panindakan KPK, lan ndadek-ake KPK ora independe maneh,”…

Read More

Penangkapan Anggota DPR, KPK Juga Tangkap Sopir, Staf Ahli, dan Swasta

Febri Diansyah detak berita

Juru bicara KPK, Febri Diansyah. JAKARTA, Detak Berita — Anggota DPR Eni Maulani Saragih yang tertangkap tangan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga karena kasus suap. Wakil Ketua Komisi VII DPR itu diduga terkait proyek PLN di Riau. Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, penangkapan yang dilakukan terhadap Eni terkait kewenangannya di komisi energi tersebut. “Kami masih mendalami keterkaitan dengan kewenangan di Komisi VII”, kata Febri, di kantornya, Jum’at (13/7/2018). GoTravelKita.com Dikatakan ada sembilan orang yang ditangkap KPK tersebut, satu diantaranya anggota DPR. Sedangkan delapan yang…

Read More

ICW Desak KPK Periksa Puan Maharani Dan Pramono Anung

ICW Desak KPK Periksa Puan detak berita

JAKARTA, Detak Berita — Peneliti ICW, Emerson Yuntho menilai pernyataan Setya Novanto yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima uang kasus korupsi E-KTP harus ditelusuri. Ia menegaskan dalam menerima korupsi tak ada istilah oposisi pemerintah atau pun bukan. “Perlu ditelusuri KPK, nama baru harus diproses. Bisa investigasi atau penyelidikan. Info apapun wajib ditelusuri apakah benar atau tidak. Benarkan Puan dan Pramono menerima”, kata Emerson dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (24/3/2018). Go Travel Kita Ia menambahkan dalam proyek E-KTP, Setya Novanto dianggap memperkaya diri sendiri dengan menerima Rp…

Read More

Samad: Permintaan Wiranto Wajib Ditolak, 90 Persen Pilkada Tidak Fair

Abraham Samad wawancara detak berita

JAKARTA, Detak Berita — Sebanyak 90 persen pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak bersih. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad berdasarkan hasil survei sewaktu ia menjabat Komisioner KPK dulu. “Dulu waktu saya memimpin KPK, kami pernah melakukan survei terhadap Pilkada maupun Pilgub (Pemilihan Gubernur) yang ada di seluruh Indonesia, hasil survei itu mencengangkan, miris bagi kita. Kenapa? Hampir 90 persen Pilkada dan Pilgub yang ada di Indonesia itu semua berlangsung tidak fair”, kata Abraham dalam diskusi “Polemik Korupsi, Pilkada, dan Penegak Hukum”, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat,…

Read More

Bupati Terkena OTT KPK, Subang Tetap Layani Masyarakat Dengan Baik

Imas Aryumingsih Bupati Subang detak berita

Imas Aryumingsih, Bupati Subang SUBANG, Detak Berita — Penangkapan Imas Aryumingsih, Bupati Subang, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bupati kedua Subang. Sebelumnya Ojang Sohandi, Bupati pendahulunya juga kena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kala itu Imas merupakan Wakil Bupati Subang. Pada Juni 2017, Imas kemudian naik jadi Bupati Subang definitif menggantikan posisi Ojang yang terkena OTT KPK pada 11 April 2016. Tercatat, hanya enam bulan Imas memangku jabatan orang nomor satu di Subang, Jawa Barat. Pada Pilkada 2018, Imas menjadi salah satu konstestan bersama Sunarto, purnawirawan TNI AU dengan kendaraan…

Read More

Selaku Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani Diduga Terkait Kasus Korupsi KTP Elektronik

Puan Di HUT PGRI ke 3 detak berita

JAKARTA, Detak Berita — Akademisi Hukum Pidana dari Unpad Romli Atmasasmita meminta KPK untuk menelusuri pihak-pihak lain yang diduga turut terlibat dalam korupsi KTP elektronik (e-KTP). Termasuk di dalamnya, dugaan keterlibatan putri dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani dalam kapasitasnya sebagai Ketua Fraksi PDI-P saat pembahasan anggaran proyek e-KTP. Menurut Romly, KPK bisa memanggil Puan guna dimintai keterangan terkait proyek e-KTP, yang merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun. Hal ini menyusul pemeriksaan terhadap kader dan pimpinan badan anggaran DPR dari Fraksi PDIP oleh KPK. “Ini juga sesuai putusan…

Read More

Calon Bupati Iki kang Paling Endhek Kasugihane ing Pilkada 2018

harta kekakayan

JAKARTA, Detak Berita – Calon Bupati Kabupaten Murung Raya, Syapuani, dadi calon bupati kanthi kasugihan paling endhek saka para calon bupati liyane. Saka laporan bandha kasugihane Syapuani kang dilaporke menyang Komisi Pemberantasan Korupsi, kaya kang dikutip saka laman KPK ing ndeleng pilkada Indonesia, Kamis (1/2/2018), kasugihane minus Rp 115.172.000. Sakliyane Syapuani, bandhane calon Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur, Sirajudin Paskalis, uga minus yutan rupiah. Dheweke dadi calon wakil bupati kanthi kasugihan paling endhek saka para calon wakil bupati liyane. Kasugihane Sirajudin kang dilaporke minus Rp 94.780.996. Sauntara iku, calon Gubernur…

Read More

PAN Siap Bela Bila Zumi Zola Jadi Tersangka

Gubernur Jambi Zumi Zola saat tiba di Gedung KPK.

JAKARTA, Detak Berita — Menanggapi isu ditetapkannya Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Partai Amanat Nasional (PAN) bersiap memberi bantuan hukum. Zumi telah menjalani beberapa kali pemeriksaan terkait kasus dugaan penyuapan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018. “PAN pasti akan memberikan bantuan hukum untuk kader yang menghadapi kasus hukum”, tegas Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (1/2/2017). Ketua MPR RI mengatakan PAN belum akan mengambil tindakan tegas seperti pemecatan karena proses hukumnya di KPK masih sedang berjalan. “PAN memiliki pakta…

Read More

KPK Mengejar, Gubernur Jambi Zumi Zola Diujung Tanduk

Zumi Zola detak berita

JAKARTA, Detak Berita — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, belum mau memastikan penetapan status tersangka terhadap Gubernur Jambi, Zumi Zola. “Belum”, kata Saut, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2018). Kabar mengenai Zumi Zola telah berstatus tersangka sebelumnya muncul setelah rumah dinas Ketua DPW PAN itu digeledah oleh penyidik KPK. Disinggung soal itu, Saut hanya menyebut bahwa penggeledahan berkaitan dengan adanya perkembangan signifikan terkait kasus suap proses pengesahan anggaran APBD Pemprov Jambi tahun 2018. “Normatifnya. Kalau geledah kan sudah tahap penyidikan”, pungkasnya. Lebih…

Read More

Penyidikan Fredrich Yunadi, KPK : Apakah Seluruh Advokat Rintangi Kasus?

KPK dan Pengacara detak berita

JAKARTA, Detak Berita — Komisi Pemberantasan Korupsi meminta para advokat tidak menggenaralisasi bahwa penyidikan terhadap Fredrich Yunadi merupakan upaya memberangus profesi advokat. “KPK memeriksa FY bukan berarti hal itu dilakukan terhadap seluruh asosiasi advokat. Perlu dipisahkan agar publik tidak persepsikan seluruh advokat sama dengan FY. Memang dia advokat yang diduga rintangi kasus, apakah seluruh advokat rintangi, tidak karena cuma dia yang diproses. Jangan smpai generalisasi oleh pihak tertentu”, tutur Febri Diansyah, Juru Bicara KPK, Senin (15/1/2018). Pada Senin juga, KPK berencana memeriksa Reza Pahlevi, ajudan Setya Novanto yang juga merupakan…

Read More