Bongkar Masalah Pajak, Dirjen Pajak Siapkan Sanksi Pidana

Ardhie Permadi detak berita

Ardhie Permadi detak berita

SURABAYA, Detak Berita — Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur serius untuk membongkar manipulasi pajak. Instansi pajak ini sudah menyiapkan sanksi pidana jika ditemukan perusahaan bermasalah.

“Saya tidak ada kapasitas untuk bicara satu persatu perusahaan bermasalah. Tetapi dalam aturan sangat jelas, manipulasi pajak bisa di sanksi pidana. Undang-undang menyebutkan itu”, kataKepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Ardhie Permadi.

Ardhie mengatakan, secara umum banyak teori yang menyebutkan kalau orang akan berupaya untuk melakukan pelanggaran.

Untuk itu, banyak orang yang ingin melanggar dengan melakukan upaya menghindari pajak. Fakta itu juga dilakukan perusahaan, dengan cara mengurangi beban pajak yang akan di bayar.

Perusahaan tersebut mengurangi asetnya dengan tujuan pajak SPT yang akan dibayarkan menjadi lebih rendah. Namun, jika persoalan itu diketahui maka Dirjen Pajak akan memberikan sanksi.

“Kalau merekayasa pajak kan penipuan. Itu bisa masuk pidana pajak yang akan ditangani Dirjen Pajak. Itu juga bisa masuk penjara, masuk hotel prodeo”, papar Ardhie.

Untuk itu, Ardhie meminta supaya perusahaan-perusahaan tidak melanggar pajak yang harus dibayarkan.

Menurut dia, jangan sampai perusahaan-perusahaan melakukan manipulasi atau rekayasa data. Kasus tersebut sangat mungkin ketahuan, karena di Dirjen Pajak ada petugas khusus untuk melihat kebenaran pajak yang dilaporkan.

Pelanggaran ini, lanjut dia, menjadi atensi khusus untuk dibongkar. Saat ini, Dirjen Pajak terus menambah pegawai karena ingin pajak-pajak yang bocor bias terbayarkan.

“Kalau pelanggaran minim kan tidak perlu Dirjen Pajak menambah pegawai. Karena banyak pelanggaran makanya butuh pegawai”, terang Ardhie.

Disinggung soal dugaan manipulasi laporan pajak PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP), Surabaya, Ardhie menerangkan kalau pihaknya tidak akan menjabarkan.

Menurut dia, persoalan perusahaan tersebut akan diberitahukan kepada yang berhak, seperti manajemen atau orang yang mendapatkan kuasa.

“Yang jelas kami akan mengusut persoalan ini. Tunggu saja hasilnya”, papar dia.

Sementara dalam kasus ini, PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) Surabaya diduga menjadi salah satu perusahaan bermasalah.

PT AJP disinyalir melakukan tindak pidana manipulasi data laporan keuangan. Imbasnya, pajak yang akan terbayarkan ke pemerintah menjadi lebih sedikit.

Proses laporan keuangan ini melibatkan salah satu akuntan publik, karena rekayasa terlalu mencolok, akuntan publik tersebut memilih mundur.

Namun, salah satu notaris senior bernama Evie Mardiana Hidayah diduga mengambil alih untuk melakukan rekayasa laporan keuangan PT AJP.

Kabarnya, Evie meminta tolong anak buahnya untuk membuatkan laporan keuangan. Namun Evie masih belum mau melakukan konfirmasi terkait kasus tersebut.

Dugaan rekayasa ini diketahui dari hasil laporan keuangan yang termuat dalam pernyataan keputusan rapat PT Aneka Jasa Pembangunan.

Dalam laporan keuangan ini, perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi ini membuat laporan dengan cara mengurangi jumlah aset supaya pajak yang dibayarkan berkurang.

Untuk membuat laporan, perusahaan AJP ini disinyalir melibatkan notaris Evie Mardiana Hidayah.

Hal ini diketahui dari nama notaris yang tertera dalam laporan keuangan perusahaan ini.

Namun, notaris Evie tidak mau ditemui untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan manipulasi laporan pajak PT AJP. Meski sudah didatangi di kantor Jalan Kertajaya VIII C No 45A Surabaya.

Laporan keuangan, PT AJP telah menyetorkan laporan keuangan wajib pajak kepada instansi pajak.

Tahun 2015, laporan wajib pajak sudah diterima dengan nilai total sebesar Rp 1,8 miliar.

Tahun 2016, laporan wajib pajak menurun menjadi Rp 1,7 miliar, sedangkan tahun 2017 wajib pajak yang dibayarkan menjadi Rp 22 juta.

Jumlah wajib pajak ini ditanda-tangani Direktur Utama PT AJP Ir. Hedi Karnomo.

Pada laporan wajib pajak tahun 2015 ditanda tangani tanggal 15 April 2016, sedangkan tahun 2016 ditanda-tangani 25 April 2017, dan tahun 2017 masih belum mendapatkan persetujuan dari instansi pajak, meskipun sudah diserahkan tahun 2018.

Karena, jumlah laporan keuangan yang diberikan sangat njomplang, dari Rp 1,8 miliar menjadi Rp 22 juta.(arif)

DB

Related posts

Leave a Comment