Perusahaan AJP Diduga Melakukan ‘Manipulasi’ Laporan Pajak

PT AJP Diduga Manipulasi Pajak detak berita

PT AJP Diduga Manipulasi Pajak detak berita

SURABAYA, Detak Berita — Perusahaan konstruksi, PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) Surabaya di duga bermasalah.

PT AJP disinyalir melakukan rekayasa pajak yang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur.

Dugaan rekayasa ini diketahui dari hasil laporan keuangan yang termuat dalam pernyataan keputusan rapat PT Aneka Jasa Pembangunan.

Dalam laporan keuangan ini, perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi ini membuat laporan dengan cara mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan.

Untuk membuat laporan, perusahaan AJP ini disinyalir melibatkan notaris Evie Mardiana Hidayah.

Hal ini diketahui dari nama notaris yang tertera dalam laporan keuangan perusahaan ini.

Namun, notaris Evie tidak mau ditemui untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan manipulasi laporan pajak PT AJP. Meski sudah didatangi di kantor Jalan Kertajaya VIII C No 45A Surabaya.

Dalam laporan keuangan, PT AJP telah menyetorkan laporan keuangan wajib pajak kepada instansi pajak.

Tahun 2015, laporan wajib pajak sudah diterima dengan nilai total sebesar Rp 1,8 miliar.

Kemudian tahun 2016, laporan wajib pajak menurun menjadi Rp 1,7 miliar, sedangkan tahun 2017 wajib pajak yang dibayarkan menjadi Rp 22 juta.

Jumlah wajib pajak ini ditanda-tangani Direktur Utama PT AJP Ir. Hedi Karnomo.

Pada laporan wajib pajak tahun 2015 ditanda tangani tanggal 15 April 2016, sedangkan tahun 2016 ditanda-tangani 25 April 2017, dan tahun 2017 masih belum mendapatkan persetujuan dari instansi pajak, meskipun sudah diserahkan tahun 2018.

Karena, jumlah laporan keuangan yang diberikan sangat njomplang, dari Rp 1,8 miliar menjadi Rp 22 juta.

“Bulan Maret besok menjadi bulan terakhir untuk membayar pajak”, kata Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Ardhie Permadi.

Ardhie menyatakan, secara teori tidak akan pernah ada orang atau perusahaan membayar pajak.

Artinya, banyak perusahaan tidak rela untuk membayar pajak, untuk itu ada perusahaan yang melakukan manipulasi.

Sesuai dengan undang-undang, petugas pajak akan melakukan tugasnya untuk menyadarkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.

Semua perusahaan yang disinyalir bermasalah, lanjut dia, akan dilakukan penelitian.

Jika ditemukan bermasalah dengan laporan keuangannya, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pengusutan perusahaan tersebut.

“Kita akan menjalankan aturan sesuai dengan undang-undang. Dalam UU-kan jelas, kalau ada perusahaan bermasalah akan kita panggil dan diberi pengarahaan, kalau tidak mau, iya, kita baru beraksi sesuai aturan”, jelasnya.

Yang jelas, bagi perusahaan kewajibannya adalah menghitung, setor, dan melaporkan kewajiban pajak.

Misalnya, perusahaan tersebut melaporkan Rp 10 miliar, tetapi ditemukan ada uang sebesar Rp 12 miliar, berarti ada uang sebesar Rp2 miliar yang bermasalah.

Fakta itu dinyatakan sebagai manipulasi pajak.

“Kita akan melakukan penelitian secara terus menerus”, papar Ardhie.(arif)

DB

Related posts

Leave a Comment