Kinerja Bawaslu Mulai Dipertanyakan Masyarakat

Agus Wahono detak berita

Agus Wahono detak berita

SURABAYA, Detak Berita — Kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mulai dipertanyakan masyarakat.

Hal ini dilihat dari keberadaan alat peraga kampanye (APK) berupa poster yang terpampang di SMA Khodijah Surabaya.

“Saya melihat Bawaslu kok tidak bekerja, masa kampanye baru berjalan sebentar sudah ada pelanggaran alat peraga berupa poster di lembaga pendidikan”, kata Pakar Politik Universitas Wijaya Putra (UWP) Surabaya, Agus Wahono, Sabtu (24/2/2018).

Agus yang juga Pakar Kebijakan Publik menilai, kinerja yang dipertunjukan Bawaslu perlu ada pembenahan.

Proses demokrasi pemilihan gubernur (Pilgub) mulai ada pelanggaran-pelanggaran yang bisa berakibat fatal.

Untuk itu, kinerja Bawaslu harus segera dipertajam dan menjalankan aturan-aturan yang ada.

Memang, ujar dia, pemasangan APK berupa poster memiliki kesan kecil. Namun, persoalan tersebut kalau dibiarkan bisa berbuah besar.

Bawaslu harus menunjukkan eksistensinya sebagai pengawas pemilu yang independen. Jangan sampai ada kesan Bawaslu memihak salah satu calon.

“Jangan sampai menyesal dibelakang. Nanti kalau ada persoalan berkaitan APK pasti bisa menjadi besar”, ujarnya.

Agus meyakini secara teori, jika pelanggaran dibiarkan maka pelanggaran lain akan muncul dan sangat mungkin lebih besar dari saat ini.

Untuk itu, perlu ada ketegasan supaya tidak muncul pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Ketegasan inilah yang ditunggu supaya pelaksanaan pemilihan umum berjalan lancar.

Sesuai dengan peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, khususnya pasal 30 ayat 9 menjelaskan, lokasi pemasangan alat peraga kampanye dilarang ditempatkan di lembaga pendidikan, tempat badah, rumah sakit, dan gedung milik pemerintah.

Dari larangan-larangan tersebut, sangat jelas APK bergambar Khofifah-Emil yang terpasang di lembaga pendidikan Khodijah Wonokromo, Surabaya melanggar aturan.

“Inikan aturannya jelas, larangan pemasangan alat peraga kampanye di lembaga pendidikan, tempat ibadah, rumah sakit, dan gedung milik pemerintah. Ini tidak boleh diabaikan, lembaga pendidikan itu untuk mendidik bukan untuk politisasi”, papar Agus.

Saat ini sudah masuk masa kampanye, Bawaslu harus bekerja keras supaya tidak ada tendensi keberpihakan.

Mereka harus keliling untuk memantau apakah ada pelanggaran atau tidak, jangan sampai Bawaslu hanya duduk-duduk di kantor dan menunggu laporan pelanggaran.

Jika itu dilakukan, maka Bawaslu bisa dikatakan makan gaji buta.

“Turun melakukan pengawasan itu lebih baik. Jangan hanya menunggu laporan”, tegas Pakar Kebijakan Publik UWP ini.

Saat ini, APK berbentuk poster yang terpasang di lembaga pendidikan Khodijah masih terlihat.

Poster tersebut merupakan dukungan atas pemilihan gubernur Khofifah-Emil sebagai Gubernur.

Diketahui, yayasan Khodijah yang memiliki pendidikan mulai jenjang  TK, SD, SMP, dan SMA merupakan milik Khofifah Indar Parawansa sebagai Ketua Yayasan.

Bukan hanya itu, yayasan tersebut juga memiliki pondok pesantren yang berada di area sekolah-sekolah tersebut.

Pondok tersebut muncul dengan tujuan untuk menggembleng siswa-siswa SMA luar kota maupun dalam kota yang memutuskan meneruskan pendidikan agama.

Di dalam pondok, proses pendidikan berkesinambungan dengan pendidikan umum.

Didalam pondok juga diajarkan bahasa, mulai Bahasa Inggris hingga Bahasa Arab.(arif ardliyanto)

DB

Related posts

Leave a Comment