Wagub DKI Tak Mau Menanggung Biaya Besar

Sandiaga Uno detak berita

Sandiaga Uno detak berita

JAKARTA, Detak Berita — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendesak PD PAM Jaya mengambil alih pengelolaan air bersih dari pihak swasta.

Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung Oktober 2017.

Diketahui hingga kini PD PAM Jaya masih terikat kontrak air bersih dengan pihak swasta yakni PT Palyja dan PT Aetra hingga tahun 2023.

Untuk menjalankan putusan MA segera, PD PAM Jaya harus memutus kontrak tersebut dengan konsekuensi yang harus dihadapi.

Di sisi lain Sandi menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak mau menanggung biaya besar sebagai konsekuensi atas pemutusan kontrak tersebut.

“Harus ada mekanisme untuk mengikuti keputusan MA dan memastikan bahwa akses air minum bisa dilakukan segera oleh PAM Jaya. Kita juga ingin agar kita tidak menanggung biaya yang membeludak karena pembatalan kontrak. Jadi itu yang harus disolusikan nanti dalam proses restrukturisasi”, katanya di Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jum’at (9/2/2018).

Sandi berharap proses restrukturisasi pengelolaan air bersih dapat mulai didiskusikan pada bulan depan.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan proses remunisipalisasi atau pengambil alihan pengelolaan air bersih oleh pemerintah masih terus berjalan.

“Jadi proses remunisipalisasi itu masih dalam proses. Kita harapkan akan bisa dilaporkan mungkin dalam satu bulan ke depan. Saya kasih target karena itu keputusan MA nya berlaku segera harus dilakukan dengan sesegera mungkin. Jadi ancer-ancernya bulan Maret”, tandas Sandi.

Melalui amar putusan Nomor 31 K/Pdt/2017, MA memerintahkan para tergugat (PAM Jaya) untuk menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI, mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

MA juga mewajibkan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 juncto Komentar Umum Nomor 15 Tahun 2002 Hak Atas Air Komite Persatuan Bangsa-Bangsa Untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

DB

Related posts

Leave a Comment