Dibantah Ekonom, Pemerintah Nyatakan Tingginya Pertumbuhan PPn Cerminkan Daya Beli

Kantor Pajak detak berita

Kantor Pajak detak berita

JAKARTA, Detak Berita — Meski tak mencerminkan perbaikan daya beli, kalangan ekonom menyebutkan pertumbuhan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPn merupakan implikasi dari perbaikan administrasi pajak.

Ekonom Indef Eko Listianto mengatakan, kalau melihat penerimaan PPN yang tidak inline dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu dikarenakan faktor pelaporan administrasi pajak PPN yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Seiring adanya tax amnesty tahun lalu. Perbaikan sisi administrasi meningkatkan penerimaan PPN tetapi tidak menggambarkan peningkatan konsumsi rumah tangga”, katanya Rabu kemarin.

Sementara itu ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan secara keseluruhan, pencapaian PPN tahun 2017 mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat masih cukup kuat.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak dari konsumsi namun terlebih dahulu dibayarkan oleh produsen di awal.

Sehingga, jika produsen membayar PPN untuk sejumlah tertentu barang, mungkin saja sebagian dari jumlah barang tersebut yang dibeli oleh masyarakat.

“Jadi, data belanja atau konsumsi masyarakat dapat berbeda dengan penerimaan PPN”, jelas Josua.

Adapun, jika di breakdown konsumsi rumah tangga berdasarkan sub kategorinya, akan tampak bahwa konsumsi rumah tangga dari subsektor kesehatan, pendidikan, restoran, dan hotel menunjukkan laju pertumbuhan yang meningkat, meskipun kontribusinya pada konsumsi rumah tangga masih relatif kecil.

“Jadi, kenaikan PPN tahun 2017 didorong oleh kedua subsektor tersebut dan ada juga subsektor konsumsi rumah tangga yang mengalami penurunan (seperti subkategori pakaian dan perumahan) sehingga justru tidak berkontribusi besar pada kenaikan PPN tahun 2017”, tukasnya.

Seperti diketahui, tergerusnya konsumsi rumah tangga yang mencapai titik terendah dalam waktu lima tahun terakhir justru terjadi saat penerimaan pajak khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai atau PPN tumbuh cukup siginfikan.

Jika menilik data penerimaan 2017, realisasi PPN sebesar Rp 480,73 triliun atau tumbuh 16,62% dibanding dengan tahun sebelumnya.

Kinerja PPN tersebut ditopang oleh penerimaan PPN dalam negeri sebesar Rp 315,37 triliun tumbuh 15,52% dan PPN impor Rp 149 triliun atau tumbuh 21,36%.

Sementara itu, tahun lalu pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 4,95%.

Realisasi pertumbuhan konsumsi tersebut merupakan titik terendah dalam kurun lima tahun belakangan ini, angka itu bahkan kalah dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar 4,96%.

Dengan pertumbuhan tersebut, tampak bahwa penerimaan PPN tak sejalan dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat.

Padahal, dalam beberapa kesempatan pemerintah selalu menyatakan bahwa, pertumbuhan penerimaan PPN yang cukup signifikan merefleksikan daya beli masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, meski PPN sering dijadikan parameter untuk mengukur daya beli, namun hal itu bukan satu-satunya faktor untuk menjelaskan pertumbuhan konsumsi masyarakat.

“Semua pergerakan barang itu memiliki PPN, konsumsi kita memang menurun, tetapi tak banyak juga”, kata Darmin di Jakarta.

Darmin menjelaskan bahwa untuk mengukur pertumbuhan konsumsi tak bisa dinilai secara sepotong-potong, misalnya dibandingkan dengan penerimaan PPN, harus ada parameter yang jelas dan komprehensif supaya perhitungannya tepat.

Apalagi untuk jenis konsumsi tertentu misalnya, konsumsi kesehatan atau pendidikan bisa saja tidak terekam dalam penghitungan pertumbuhan konsumsi tersebut.

“Kesehatan sekarang ada BPJS, itu kan tak dibayar, karena itu perlu ada hitungan yang lebih luas dan cermat, sehingga tak perlu ada pertentangan”, tukasnya.

DB

Related posts

Leave a Comment