Selayang Pandang : TNI Perangi Terorisme Diluar Garis Terdepan, Polri Perangi Terorisme Didalam Garis Terdepan

Kapal Selam KRI Nagapasa 403
Kapal Selam KRI Nagapasa 403

Detak Berita — Menikmati kehidupan aman dan nyaman merupakan tujuan dibentuknya kekuatan penegakan hukum.

Indonesia memiliki beberapa elemen kekuatan penegakan hukum, diantanya Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, dan Kehakiman.

Disamping kekuatan tersebut, Indonesia juga memiliki Badan Intelijen Negara atau BIN yang bekerja dalam senyap.

Teror yang terjadi di suatu negara, juga dapat menjadi ancaman bagi negara lain.

Teraktual, revisi Undang Undang Pemberantasan Terorisme tengah mendorong wacana melibatkan peran TNI bersama Polri didalam aktifitas mencegah dan memberantas terorisme di Indonesia.

Polri selama ini mendapat tugas utama dalam hal pemberantasan terorisme oleh Negara.

Kekuatan Polri yang didukung dengan satuan personel Detasemen Khusus Anti Teror atau Densus 88, beserta dukungan satuan Brigade Mobil atau Brimob, telah menunjukkan kemampuan yang sangat mumpuni dalam hal penanganan terorisme di Indonesia.

Pembentukan secara khusus sebuah detasemen anti teror ternyata memberikan dampak signifikan dalam hal deteksi dini pencegahan tindakan terorisme.

Maupun dalam hal penangkapan dan pengungkapan para pelaku teror beserta dengan jaringannya.

Tanpa melibatkan kekuatan TNI secara khusus dalam Undang Undang Pemberantasan Terorisme, sebetulnya TNI telah berperan penting dalam hal memberantas terorisme.

Membangun kekuatan militer TNI hingga saat ini merupakan bentuk nyata TNI telah berperan besar dalam upaya kontra terorisme.

Apakah kaitannya?

TNI saat ini semakin kuat, dengan melipatgandakan jumlah personel aktif dari sekitar 400 ribuan menjadi 600 ribuan, dan dengan jumlah personel cadangan yang identik.

Besarnya jumlah pasukan TNI tersebut lebih baik difokuskan untuk menjaga kedaulatan dan kewibawaan Negara hingga diluar garis terdepan Indonesia.

Menjaga kedaulatan dan kewibaan Negara tersebut tentunya turut pula berperan penting di dalam menghalau terorisme dari Indonesia.

Melipatgandakan alat utama sistem persenjataan atau alutsista sebaiknya tetap menjadi fokus utama TNI, selain menambah jumlah personel TNI.

Menjadikan pulau-pulau terluar Indonesia layaknya sebagai armada kapal induk, telah terbukti tangguh bila kita mengingat peran Pulau Morotai yang pernah dijadikan pusat kekuatan militer sekutu di Asia sewaktu perang dunia kedua.

Mencontoh pelajaran Pulau Morotai, menjadikan seluruh pulau terluar Indonesia sebagai pusat kekuatan militer TNI, tentunya akan membuat lawan semakin berpikir ulang untuk mengancam Indonesia.

Membangun pulau-pulau terluar Indonesia layaknya sebagai armada kapal induk, juga diyakini dapat lebih mempersempit upaya-upaya pelaku teror masuk ke Indonesia, maupun dalam hal menyelundupkan persenjataan ilegal masuk ke Indonesia.

TNI pun dapat memulai pembangunan kapal induk di dalam negeri dengan kerjasama sinergi antara PT Pindad dan PT PAL.

Sudah saatnya TNI memiliki armada kapal induk secara nyata guna menjadikan TNI lebih profesional dan guna menjadikan TNI lebih berwibawa.

Indonesia dinilai sudah harus lebih mampu menjaga lautannya dan Indonesia diyakini mampu melakukannya.

Kapal-kapal maling ikan telah berkali-kali ditangkap oleh pemerintah Indonesia.

Hal ini membuktikan bahwa bila kita mau, maka kita mampu melakukan hal-hal besar.

Bila TNI semakin fokus kepada tugas dan fungsi militer, maka TNI secara langsung telah turut berandil besar dalam upaya kontra terorisme secara global.

Bila pun TNI menghendaki untuk tetap terlibat dalam kontra terorisme bersama Polri, ada baiknya untuk mengubah Undang-Undang TNI terlebih dahulu.

Seperti halnya mengenai anggota TNI dapat disidangkan di pengadilan sipil.

Kaitannya yaitu bahwa terorisme secara umum dilakukan oleh masyarakat sipil dan kegiatan terorisme mengakibatkan dampak bagi masyarakat sipil pula.

Bila personel TNI melakukan kesalahan prosedur saat bertugas dalam hal kontra terorisme dan mengakibatkan masyarakat sipil terdampak negatif, seyogyanya personel TNI dapat mempertanggungjawabkan dirinya di depan pengadilan sipil.

Kontra terorisme bukanlah ajang peperangan militer. Sehingga tidaklah tepat bila personel TNI disidangkan di pengadilan militer bila melakukan kesalahan di dalam upaya kontra terorisme.

Redaksi Detak Berita